MAKALAH
ETIKA PROFESI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
NAMA
KELOMPOK:
1.
MOCHAMMAD YUSUF SUSANTO 13180843
2.
WIDYA PUSPITA 13181069
3.
DWI MULYONO. B.S 13181034
4.
MAYDIANA IRMAWATI 13180901
UNIVERSITAS BINA SARANA
INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI
KOMPUTER
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif
yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk
dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik
dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang
dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain.
Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang
dan kreatif tersebut. Untuk tingkat internasional organisasi yang mewadahi
bidang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah WIPO (World Intellectual
Property Organization).
Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi
penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa,
maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan
hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik
untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni
dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya
cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah
melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru
yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12
(dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang
teknologi (hak paten) dan kreasi tentang penggabungan antara unsur bentuk,
warna, garis (desain produk industri) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan
perdagangan dan jasa (merek) juga perlu diakui dan dilindungi dibawah
perlindungan hukum. Dengan kata lain Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) perlu
didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya
yang sama dapat dihindari atau dicegah.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka
secara umum rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut:
1) Apa yang
dimaksud dengan HaKI?
2) Apa saja ruang
lingkup HaKI?
3) Apa pengertian
dan landasan hukum dari hak cipta, hak paten, desain industri dan merek?
4) Bagaimana
sifat dan dasar hukum HaKI?
5) Mengapa HaKI
itu penting?
6) Bagaimana
sejarah perkembangan perlindungan HaKI di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dalam pembahasan makalah ini, yang berjudul
“HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL” berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah
untuk membahas hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:
1) Untuk
mengetahui pengertian HaKI.
2) Untuk
mengetahui ruang lingkup HaKI.
3) Untuk
mengetahui pengertian dan landasan hukum hak cipta, hak paten, desain industri
dan merek.
4) Untuk
mengetahui sifat dan dasar hukum HaKI.
5) Untuk
mengetahui pentingnya HaKI.
6) Untuk
mengetahui sejarah perkembangan perlindungan HaKI di Indonesia.
D. Manfaat Penulisan
Selain tujuan daripada penulisan makalah, perlu pula
diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan
makalah ini adalah dapat menambah khazanah keilmuan terutama di bidang hukum
terutama hukum Bisnis dan semoga keberadaan hukum ini dapat memberi masukan
bagi semua pihak.
E. Metode Penulisan
Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan
metode studi pustaka yang berorientasi pada buku-buku Hukum Bisnis
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak atas
Kekayaan Intelektual (HaKI)
Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI)
atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk
Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa
Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan
untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793
mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud
dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian
isinya. HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.
Kalau dilihat secara historis, undang-undang
mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten
pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg terctat sebagai penemu-penemu
yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas
penemuan mereka.
Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di
adopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir
hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623).
Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya
harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya
Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne
Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari
konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru,
tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak.
Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United
International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian
di kenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO
kemudian menjadi bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah
HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan
tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.
Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki,
dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan
kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,
pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain
yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HaKI atau
HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kretif suatu kemampuan daya
berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk,
yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang khidupan manusia, juga mempunyai
nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.
Sistem HaKI merupakan hak privat (private rights).
Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya
intelektualnya atau tidak. Hak eklusif yang diberikan negara kepada individu
pelaku HaKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain
dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang
lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan
sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.
Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya
sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga
kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat
dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut,
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan
hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang
lebih tinggi lagi.
B. Ruang Lingkup Hak atas
Kekayaan Intelektual (HaKI)
Pada prinsipnya HaKI dibagi menjadi 2 kelompok,
yaitu:
1. Hak Cipta (Copyrights)
a) Sejarah Hak Cipta
Pada jaman dahulu tahun 600 SM, seseorang dari Yunani bernama Peh Riad menemukan 2 tanda baca yaitu titik (.) dan koma (,). Anaknya bernama Apullus
menjadi pewarisnya dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan Pengakuan, Perlindungan dan Jaminan terhadap karya cipta ayahnya itu. Untuk setiap penggunaan, penggandaan dan pengumuman atas penemuan Peh Riad itu, Apullus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. Apullus ternyata orang yang bijaksana, dia tidak menggunakan seluruh honorarium yang diterimany. Honor titik (.) digunakan untuk keperluan sendiri sebagai ahli waris, sedangkan honor koma (,) dikembalikan ke pemerintah Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta tersebut.
b) Pengertian Hak Cipta
Ø Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002: Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).
Ø Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UUHC:
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
maupun memberi ijin untuk iti dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencipta adalah
seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir
suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan
atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
Pengumuman adalah
pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu
ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan
dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat
orang lain.
Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.
c) Kedudukan Hak Cipta
Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan
oleh UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1).
Sebagai benda Bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkn baik seluruhnya
maupun sebagian karena:
· Pewarisan
· Hibah
· Wasiat
· Dijadikan milik
negara
· Perjanjian
Khusus mengenai perjanjian, Pasal 3 ayat 2
menyaratkan harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu
hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut. Pentingnya akta
perjanjian itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian
peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari.
d) Ciptaan yang dilindungi
UUHC menganut sistem terbatas dalam melindungi karya
cipta seseorang. Perlindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu
pengetahun, seni dan sastra. Untuk itu Pasal 11 ayat 1 merinci ketiga bidang
tersebut meliputi:
· Buku, pamflet,
dan semua hasil karya tulis lainnya.
· Ceramah,
kuliah, pidato, dan sebagainya.
· Pertunjukan
seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangn, pantomim dan karya siaran
antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman radio.
· Ciptaan tari
(koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman
suara atau bunyi.
· Segala bentuk
seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang
perlindungnnya diatur dalam Pasal 10 ayat 2.
· Seni batik,
arsitektur, peta, sinematografi, dan fotografi.
· Program
komputer, terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.
Selain itu UUHC juga
melindungi karya melindungi karya seseorang yang berupa pengolahan lebih lanjut
daripada ciptaan aslinya, sebab bentuk pengolahan ini dipandang merupakan suatu
ciptan baru dan tersendiri, yang sudah lain dari ciptaan aslinya. Tidak
ada hak cipta untuk karya sebagai berikut:
· Hasil rapat terbuka
lembaga-lembaga negara.
· Peraturan perundang-undangan.
· Putusan pengadilan dan
penetapan hakim.
· Pidato kenegaraan pidato
pejabat pemerintah.
· Keputusan badan Arbitrase
(lembaga seperti pengadilan tetapi khususnya di dalam bidang perdagangan)
e) Masa Berlakunya Hak Cipta
Dalam mengtur jangka waktu berlakunya hak cipta,
UUHC tidak menyaratkan melainkan membeda-bedakan. Perbedaan itu dikelompokkan
sebagai berikut:
a. Kelompok I
(Bersifat Orisinal)
Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal,
perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai
dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka
waktu berlakunya hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak
memberikan penjelasan. Karya cipta ini meliputi:
· Buku, pamflet,
dan semua hasil karya tulis lainnya.
· Ciptaan tari
(koreografi).
· Segala bentuk
seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan seni batik.
· Ciptan lagu
atau musik dengan atau tanpa teks.
b. Kelompok II
(Bersifat Derivatip)
Perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat
tiruan (derivatip) berlaku selama 50 tahun, yang meliputi hak cipta sebgai
berikut:
· Karya
pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan
karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya
rekaman radio.
· Ceramah,
kuliah, pidato, dan sebagainya.
· Peta
· Karya
sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan dan tafsir.
c. Kelompok III
(Pengaruh Waktu)
Terhadap karya cipta yang aktulitasnya tidak begitu
tahan, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun meliputi hak cipta atas
ciptaan:
· Karya
fotografi.
· Program
komputer atau komputer program.
· Saduran dan
penyusunan bunga rampai.
f) Pendaftaran Hak Cipta
Ciptaan tidak kalah
pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor, kapal,
merek yang memerlukan pendaftaran. Perlindungan suatu ciptaan timbul
secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang
nyata. Maksud dari pendaftaran itu sendiri adalah hanya semata-mata
mengejar kebenaran prosedur formal saja, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan
pengukuhan hak cipta dan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila
timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pendaftaran
hak cipta yaitu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Sifat pendaftaran
ciptaan adalah bersifat kebolehan (fakultatip). Artinya orang boleh
juga tidak mendaftarkan. Apabila tidak mendaftarkan, tidak ada sanksi hukumnya.
Dengan sifat demikian, memang UUHC memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan
pendaftaran.
g) Hak dan Wewenang Menuntut
Penyerahan
Hak Cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau
ahli waris untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya:
· Meniadakan nama pencipta
yang tercantum pada ciptaan itu.
· Mencantumkan nama pencipta
pada ciptaannya.
· Mengganti atau mengubah
judul ciptaan.
· Mengubah isi ciptaan.
2. Hak Kekayaan
Industri (Industrial Property Rights)
Hak kekayaan industri meliputi:
a. Paten (Patent)
Paten merupakan hak
khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang
teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya
tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
b. Merk (Trademark)
Merk adalah tanda yang
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersbut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan
dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
c. Rancangan (Industrial
Design)
Rancangan dapat berupa
rancangan produk industri, rancangan industri. Rancangan industri adalah suatu
kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat
dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan
kerajinan tangan.
d. Rahasia Dagang (Trade Secret)
Informasi rahasia
dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui
oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan
dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.
e. Indikasi Geografi
(Geographical Indications)
Indikasi geografi
adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis
(faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan
ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).
f. Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)
Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang
memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu
(integrated circuit), unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik
menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta prameter fisik
lainnya.
g. Perlindungan Varietas
Tanaman (Plant Variety Protection)
Perlindungan varietas
tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau
pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu
tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan
kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.
C. Pengertian dan Dasar Hukum
dari Hak Cipta, Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Design) dan Merek
(Trademark)
1. Hak Cipta
Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk
mengatur penggunaan hasil penaungan gagasan atau informasi tertentu. Dalam
undang-undang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. (Pasal 1 butir 1)
Dasar hukum Hak Cipta: Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta.
2. Hak Paten
Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas hasil
invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri untuk ivensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain
untuk melaksanakannya.
Dasar hukum Hak Paten: Undang-Undang No 14 tahun 2001
tentang Hak Paten.
3. Desain Industri
Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau
komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang
komoditas atau kerajinan tangan.
Dasar hukum: Undang-Undang No 13 tahun 2000 tentang
Desain Industri.
4. Hak Merek
Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada
pihak lain untuk menggunakannya.
Dasar hukum hak merek: Undang-Undang No 15 tahun
2001 tentang Merek.
D. Sifat dan Dasar Hukum Hak
atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
Hukum yang mengatur HaKI bersifat teritorial,
pendaftaran ataupun penegakan HaKI harus dilakukan secara terpisah di
masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HaKI yang dilindungi di Indonesia adalah
HaKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.
Dasar Hukum HaKI antara lain:
1) Perjanjian Internasional
a. Berne
Convention 1883 – Hak Cipta
b. Paris
Convention 1886 – Paten, Merek, Desain Industri
c. Perjanjian
TRIPs (agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) –
WTO 1994
d. Dan Konvensi
lainnya yang berkaitan dengan Teknis antara lain: WCT, WPPT, Madrid
Protokol, PCT.
2) Undang-Undang Nasional
a. UU No.
30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
b. UU No. 31
tahun 2000 tentang Desain Industri
c. UU No.
32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
d. UU No. 14
tahun 2001 tentang Paten
e. UU No.
15 tahun 2001 tentang Merek
f. UU no.
19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
E. Pentingnya Hak atas
Kekayaan Intelektual (HaKI)
Memperbincangkan
masalah HaKI
bukanlah masalah perlindungan hukum semata. HaKI juga erat dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi,
dan martabat bangsa. Secara umum disepakati bahwa Hak
Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI) memegang peranan penting dalam
pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam
hasil kajian World Intellectual Property Organization
(WIPO) dinyatakan pula bahwa HaKI memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu
bangsa secara material, budaya, dan sosial.
Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh
dari sistem HaKI yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan
investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk
bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari
suatu invensi (temuan), dapat mengembangkan sosial budaya,
dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.
Oleh karena itu, pengembangan sistem HaKI nasional sebaiknya tidak hanya
melalui pendekatan hukum (legal approach) tetapi juga teknologi dan
bisnis (business and technological approach) dan sistem perlindungan
yang baik terhadap HaKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang
menerapkan sistem tersebut.
F. Sejarah Perkembangan Perlindungan HaKI di Indonesia
Secara historis, peraturan perundang-undangan di
bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda
memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HaKI pada tahun
1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun
1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912.
Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah
menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial
Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari
tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the
Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman
pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan
di bidang HaKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan
kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU
Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU
Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana
ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan
di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan
atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang
berada di Belanda
· Pada tahun 1953
Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan
nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri
Kehakiman No. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan
Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang
mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.
· Pada tanggal 11
Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek
Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU
No. 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek
ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan.
· 10 Mei 1979
Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris Convention for the
Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)
berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam
Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian
(reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan
Pasal 28 ayat 1.
· Pada tanggal 12
April 1982 pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk
menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun
1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan
hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat
pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.
· Tahun 1986
dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HaKI di tanah air. Pada tanggal
23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HaKI melalui
keputusan No. 34 tahun 1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34). Tugas
utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HaKI,
perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI dan sosialisasi sistem
HaKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan
masyarakat luas.
· Pada tanggal 19
September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan
atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
· Tahun 1988
berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat
Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan
tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II
di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen
Kehakiman.
· Pada tanggal 13
Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang
selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal
1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.
· Pada tanggal 28
Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang
mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.
· Pada tanggal 15
April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result
of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang
mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (Persetujuan TRIPS).
· Tahun 1997
Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HaKI,
yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek
1992.
· Akhir tahun
2000, disahkan tiga UU baru dibidang HaKI yaitu : (1) UU No. 30 tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU
No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
· Untuk
menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14
Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini
menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002,
disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama
dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.
· Pada tahun 2000
pula disahkan UU No. 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas
Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.
Dengan demikian, perangkat peraturan
perundang-undangan di bidang HaKI di Indonesia sampai saat ini sudah lengkap.
Namun, hal tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.
Hal ini dihadapkan pula pada masih
rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang HaKI. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan
dan pemahaman masyarakat tentang HaKI perlu terus menerus ditingkatkan
melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya
pemahaman maka terhadap HaKI maka para warga
masyarakat akan menghargai karya-karya yang
dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu, anggota
masyarakat berkreasi untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh hak
kekayaan intelektual.
G. Analisis Kasus
Dikaitkan dengan kasus yang ada suatu merek tidak
dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikat tidak
baik dan pemohon ada niat dan sengaja untuk meniru, membonceng atau menjiplak
ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan menimbulkan
kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Pemohon adalah pihak yang
mengajukan permohonan. Permohonan yaitu permintaan pendaftaran merek yang
diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal adalah
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen
yang dipimpin oleh Menteri.
Pendaftaran suatu merek berfungsi sebagai berikut:
a) Untuk barang
bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang terdaftar,
b) Dasar
penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang
dimohonkan oleh permohonan lain untuk barang atau jasa sejenis,
c) Dan untuk
mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya
dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis.
Syarat dan Tata cara Permohonan Pendaftaran Merek
menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat pada pasal 7
yaitu:
1. Permohonan
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal
dengan mencantumkan:
o Tanggal, bulan, dan tahun;
o Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat
pemohon;
o Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila
Permohonan diajukan melalui Kuasa;
o Warna-warna apabila merek yang dimohonkan
pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
o Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang
pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan
ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa
orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan
dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal
Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama
berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah
satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut
ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut
dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam hal
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat
kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek
tersebut.
8. Kuasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan
mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak kekayaan
Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara
pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.
Di dalam kasus “LOTTO” ini, “LOTTO” Singapura
memiliki bukti. Memiliki nomor pendaftaran merek dari Direktorat Paten dan Hak
Cipta Departemen Kehakiman dengan pendaftaran No. 137430, yang diajukan kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat kelalaian yang dilakukan oleh
Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan memberikan nomor
pendaftaran juga kepada “LOTTO” Indonesia.
Setelah pengajuan perkara “LOTTO” Singapura ditolak
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bukti kasus tersebut tidak
kuat, akhirnya “LOTTO” Singapura mengajukan permohonan kasus kepada Mahkamah
Agung. Tidak hanya menuntut “LOTTO” milik Hadi Darsono (Tergugat I), mereka
juga menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek
(Tergugat II) karena telah lalai memberikan nomor pendaftaran merek kepada
perusahaan yang namanya sama tetapi berbeda usaha barangnya setelah perusahaan
pertama mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen
Kehakiman.
Terdaftarnya suatu merek dagang pada Direktorat
Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dapat dibatalkan oleh Hakim bilamana
merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata, maupun suara
dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih dulu dipakai dan didaftarkan,
walaupun kedua barang tersebut tergolong tidak sejenis terutama bila hal
tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah terkenal didunia
internasional.
Dalam kasus ini Mahkamah Agung konsisten pada
putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up – LANVIN – DUNHILL: MA-RI No.
689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut: Suatu
pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam keseluruhan
dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk
barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal.
Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan
Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban
umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai.
Setelah memeriksa perkara ini Mahkamah Agung dalam
putusannya berpendirian bahwa judex facti salah menerapkan hukum, Pengadilan
Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari
merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan
perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara itu, Tergugat
I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat membuktikan
keaslian bukti-bukti yang diajukannya.
Sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya,
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung
tersebut di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai berikut :
· Newk Plus
Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten
& Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.
· Merek
“LOTTO” secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang
dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang
yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya.
· Merek
“LOTTO”, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan,
pada 6 Oktober 1984.
· Mahkamah
Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan
yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I
tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang
yang termasuk dalam kelompok barang sejenis kelengkapan berpakaian seseorang
dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih
dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan
keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan
beredar di masyarakat. Hal ini berarti Tergugat I dalam prilaku perdagangannya
yaitu menggunakan merek perniagaan yang telah ada merupakan perbuatan yang
bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad baik.
Dengan pertimbangan tersebut di atas, akhirnya
Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
a. Mengadili:
b. Membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
c. Mengadili Sendiri :
o Mengabulkan gugatan Penggugat
untuk seluruhnya.
o Menyatakan Penggugat sebagai
pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang “LOTTO” dan oleh karena itu,
mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
o Menyatakan bahwa merek “LOTTO”
milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor
registrasi 87824 adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan
kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta
memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang.
o Menyatakan pendaftaran merek
dengan registrasi 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I batal, dengan
segala akibat hukumnya.
o Memerintahkan Tergugat II untuk
mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor
registrasi 197824 dalam daftar umum.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang
cemerlang yang berguna bagi manusia perlu di akui dan dilindungi. Untuk itu
sistem HaKI diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Disamping
itu sistem HaKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala
bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau
karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan
dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya
dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut
untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.
B. Saran
Ditinjau dari sudut
perangkat perundang-undangan, Indonesia sudah mempunyai perangkat yang cukup di
bidang HaKI. Namun pengetahuan tentang HaKI dan perangkat
perundang-undangan dimasyarakat dirasakan masih kurang dan perlu ditingkatkan,
sehingga perlindungan HaKI betul-betul dapat ditegakkan.
sc: http://dinnirwanrusti20.blogspot.com/2014/09/makalah-hak-atas-kekayaan-intelektual.html
